Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pada dasarnya, Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Terdapat dua jenis Pinjaman Luar Negeri yaitu Pinjaman Luar Negeri Tunai dan Pinjaman Luar Negeri Kegiatan. Pada artikel ini, kami akan membahas lebih lanjut terkait Pinjaman Luar Negeri Tunai
User Rating: 5 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Hakim sebagai pejabat peradilan memegang peranan yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki wewenang yang luas dan dijamin oleh hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang hakim tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk memutuskan perkara, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara konsisten dan adil.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, keuangan negara, dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana ini memerlukan upaya hukum yang tegas, termasuk penerapan pidana tambahan yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan memulihkan kerugian negara.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Perlindungan hak konsumen menjadi aspek penting dalam transaksi jual beli, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada hukum perlindungan konsumen dipersoalkan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan menjalankan bisnis sehingga tidak merugikan konsumen dan sebaliknya bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-haknya sebagai konsumen.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Penahanan adalah salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam rangka penegakan hukum melalui system peradilan pidana di Indonesia. Secara yuridis, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan penahanan ialah:
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjalani sistem peradilan pidana. Dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa “penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Tentunya Aparat Penegak Hukum tidak dapat sewenang-wenang dalam melakukan penahanan kepada tersangka maupun terdakwa, terdapat prosedur dalam penahanan yang sudah diatur pada KUHAP dan wajib ditaati, salah satunya ialah terkait masa penahanan.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Keselamatan kebakaran menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia, mengingat berbagai peristiwa kebakaran yang sering terjadi di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan kawasan industri. Selain mengancam keselamatan jiwa, kebakaran juga dapat menyebabkan kerugian material yang besar.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mengeluarkan putusan yang menghapuskan ketentuan presidential threshold pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang sebelumnya membatasi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden (capres) jika tidak memenuhi ambang batas minimal suara tertentu pada Pemilu legislatif.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dalam Pengadilan Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan banding ataupun gugatan sesuai dengan permasalahan yang dialaminya dalam perpajakan berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku.