Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Ketentuan mengenai pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007).
Pengertian anak angkat diterangkan dalam Pasal 1 angka 9 UU 35/2014 dan Pasal 1 angka 1 PP 54/2007, yakni:
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham, yang diberikan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya Perseroan Terbatas (PT), tidak seluruh laba bersih yang diperoleh dapat langsung dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur adanya kewajiban penyisihan laba untuk cadangan, yang berfungsi sebagai dana pengaman bagi keberlangsungan perusahaan.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian yang berada di bawah Presiden bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian melaksanakan urusan meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan dan menjalankan fungsi sebagai berikut:
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan bentuk hubungan kerja yang didasarkan pada jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT hanya dapat diterapkan untuk jenis pekerjaan yang tidak bersifat tetap, sehingga penggunaannya harus memperhatikan batasan hukum yang berlaku.
Dasar Penerapan PKWT
Menurut PP Nomor 35 Tahun 2021, PKWT dapat diterapkan berdasarkan:
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dalam perkara pidana, terdakwa memiliki hak untuk membela dirinya, salah satunya dengan mengajukan alat bukti yang relevan dan sah menurut hukum. Alat bukti tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan kepadanya. Tanpa adanya alat bukti yang cukup maka proses pembelaan dapat menjadi tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pekerja adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam kegiatan usaha untuk menunjang proses usahanya agar berjalan dengan lancer. Namun, ada kalanya seorang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja apabila usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Penjatuhan pidana oleh hakim tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna. Tujuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pada kegiatan investasi, terdapat istilah buyback yang perlu diketahui bagi para investor. Pembelian kembali saham (buyback) merupakan tindakan emiten untuk membeli kembali sebagian Tindakan buyback ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti untuk menurunkan jumlah lembar saham beredar, meningkatkan EPS dan seringkali menaikkan harga saham.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dalam rangka menjaga stabilitas dan keandalan sistem pasar modal di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur secara ketat mengenai perizinan dan operasional Perusahaan Efek. Salah satu peraturan penting yang menjadi pedoman adalah Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Efek, khususnya Pasal 10, yang mengatur persyaratan modal disetor minimum dan kewajiban pemeliharaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (“MKBD”).