Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Aturan terkait sistem peradilan anak diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012).
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasil, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Namun apa itu MKMK dan bagaimana kewenangannya?
User Rating: 0 / 5
Rahmannisa Fadhilah
Terdapat banyak cara untuk mengembangkan bisnis salah satunya dengan cara yang dikenal dengan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Beberapa alasan perusahaan menggunakan opsi ini untuk meningkatkan market share, efisiensi perusahaan, juga sebagai peningkatan sinergi. Perlu diketahui bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan merupakan tiga hal yang berbeda. Ketiga hal ini mempunyai persamaan pada objek yang dituju yaitu badan usaha, dimana terdapat kemungkinan aksi korporasi ini terjadi pada dua atau lebih badan usaha yang kemudian bergabung menjadi satu badan usaha, atau melebur menjadi satu badan usaha baru, atau pengendalian atas badan usaha berubah kepada badan usaha lain.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dalam kegiatan usaha pertambangan tentunya akan menyebabkan dampak pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kegiatan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem sepanjang tahapan Usaha Pertambangan perlu dilakukan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan ini disebut dengan Reklamasi. Sebagaimana dinyatakan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU No. 3 Tahun 2020”), yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan didasari oleh Undang-Undang (UU). UU yang mengatur terkait kewenangan MK ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”).
User Rating: 0 / 5
Rahmannisa Fadhilah
Dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam hubungan karya kreatif kita kerap menjumpai suatu tanda CC, simbol CC merupakan salah satu lisensi yang dapat diterapkan pada karya artistik. Pada kesempatan ini akan berfokuskan pada lisensi yang dapat disematkan dalam Stock Photography atau Stock Photo.
Definisi dari Stock Photo adalah foto yang dilisensikan untuk tujuan komersial. Biasanya, agensi pemasaran dan orang yang membutuhkan foto untuk desain grafis akan menggunakannya untuk menambah kepribadian dan kegembiraan pada sebuah gambar — tanpa harus melakukan pemotretan sendiri.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Status tersangka ditetapkan apabila terdapat seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Apabila terdapat bukti permulaan tersebut, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan didasari oleh Undang-Undang (UU). UU yang mengatur terkait kewenangan MK ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”).
User Rating: 0 / 5
Rahmannisa Fadhilah
Sebuah perjanjian dapat terbentuk dengan telah dicapainya kesepakatan atau kata sepakat atas suatu hal yang diperjanjikan oleh para pihak, namun apakah dengan tercapainya kesepakatan dari para pihak menandakan perjanjian tersebut telah sah di mata hukum?
Mengenai syarat sah perjanjian dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 1320 BW,
“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;