Office
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Rahmannisa Fadhilah
Air travel using airplane is the main choice for passengers who want to travel long distances and requires a relatively short time compared to other types of transportation, but it is not uncommon to encounter problems with this mode of transportation, namely delays or postponements.
Rahmannisa Fadhilah
When traveling using a private vehicle to a certain place, we generally leave the vehicle in the parking lot, as a sign of entering the vehicle, we will get a ticket. Even though you leave your vehicle somewhere with the hope that it will be safe from damage and theft, sometimes there are parking tickets that state that damage and loss of goods and/or vehicles are not the responsibility of the parking operator. Therefore, are these detrimental clauses permitted in Indonesian law?
Rahmannisa Fadhilah
Proyek Ibu Kota Negara Nusantara (“IKN”) menjadi salah satu proyek strategis dalam RPJMN tahun 2020-2024 dengan nominal kebutuhan permodalan sebesar Rp466 Triliun. Adapun cara berinvestasi di IKN diatur pada Peraturan Kepala Otorita IKN, Melihat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (“PP 12/2023”) ayat (3) sampai (6) bahwa pelaku usaha akan diberikan perizinan dan kemudahan berusaha, serta fasilitas penanaman modal, yang kemudian diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.
Rahmannisa Fadhilah
Pendaftaran internasional merek dapat diajukan melalui sistem pendaftaran yang dikenal dengan nama Sistem Madrid. Sistem madrid merupakan mekanisme administratif yang ditujukan untuk memperoleh pelindungan merek di banyak negara. Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan pelindungan mereknya di banyak negara dengan mengajukan permohonan, Cukup dengan satu permohonan, satu bahasa, dan satu mata uang yang telah ditentukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).
Rahmannisa Fadhilah
Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan mengenai dua musisi berseteru terkait royalti lagu konser, media memberitakan bahwa salah satu dari pihak yang berselisih melarang pihak lainnya untuk membawakan lagu ciptaannya walau pihak lain tersebut pernah berkontribusi sebagai vokalis dalam membawakan lagu tersebut. Pihak yang dikenakan larangan itu membuka suara mengenai perselisihan yang terjadi, beliau mengatakan bahwa royalti yang seharusnya diterima oleh pihak satu merupakan tanggung jawab event organizer. Lalu bagaimanakah ketentuan hukum terkait royalti dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut di Indonesia?
Rahmannisa Fadhilah
Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) kembali mengadakan Konferensi Pers Realisasi Investasi untuk tahun 2023. Pada periode Triwulan II tahun 2023 realisasi investasi mencapai Rp349,9 Triliun, besaran nilai ini merupakan kontribusi investasi yang diperoleh dari Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) dan Penanaman Modal Asing (“PMA”). PMA memimpin sokongan investasi sebesar Rp186,3 Triliun dan PMDN senilai Rp163,5 Triliun, total nilai realisasi investasi pada Triwulan II ini mengarah positif sebanyak 15,7% dari periode Triwulan I tahun 2023.
Rahmannisa Fadhilah
Tak asing bagi Warga Negara Indonesia mendengar lagu nasional yang terinspirasi dari peristiwa Bandung Lautan Api yaitu “Halo-Halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki, yang mana akhir-akhir ini ramai diperbincangkan atas dugaan penjiplakan lagu. Beredar luas di masyarakat adanya video musik yang memiliki kesamaan signifikan pada judul dan lirik, diketahui video tersebut berasal dari negeri Jiran Malaysia dengan Judul “Hello Kuala Lumpur”. Berdasarkan isu ini, kami akan membahas ketentuan mengenai perlindungan atas karya lagu nasional dan upaya hukum yang dapat ditempuh atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing.
Rahmannisa Fadhilah
Jika menilik Lampiran II UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terdapat beberapa jenis sumber pendanaan yang dapat diterapkan untuk IKN, antara lain:
1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN
3. Skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain:
Rahmannisa Fadhilah
It is familiar to hear the word ‘contract’ or ‘agreement’, before concluding whether these two things are the same or different, we should take a look at the meaning of these words first.
Referring from Article 1233 Indonesian Civil Code, which states:
“All contracts arise from an agreement, or by law.”
The definition of contract according to Subekti in his book entitled Hukum Perjanjian is:
“A legal relationship between two people or two parties, based on which one party has the right to demand something and the other party is obliged to comply with that claim.”