Office
Wisma Bhakti Mulya Lt. 6
Suite 606
Jl. Kramat Raya No. 160
Jakarta Pusat 10430
Indonesia
Suite 606
Jl. Kramat Raya No. 160
Jakarta Pusat 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Aturan dasar mengenai Hak guna usaha tercantum pada Pasal 28-34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA, Hak Guna Usaha didefinisikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 UU PA, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah memberikan dampak terhadap hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) yang menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Pesatnya teknologi ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun juga dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum, salah satunya ialah mempromosikan perjudian online di media sosial.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Sebagaimana yang telah kita ketahui, salah satu pasangan calon presiden RI 2024 mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dugaan adanya kecurangan pemilihan umum. Dalam hal ini, Mahkamah konstitusi merupakan pengadilan yang berwenang dalam memutus perselisihan penyelenggaraan pemilu.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dalam hukum pidana terdapat ketentuan batasan waktu kapan seseorang dapat mengajukan tuntutan kepada pihak lain, istilah tersebut disebut dengan daluwarsa. Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dasar aturan kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana diadakan dengan maksud agar tercipta kepastian hukum bagi seseorang, sehingga terhindar dari keadaan tidak pasti atau tidak menentu dalam menghadapi penuntutan pidana.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, istilah "residivis" merujuk kepada seseorang yang melakukan tindak pidana lagi setelah sebelumnya dihukum karena tindakan kriminal yang serupa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008), istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara resmi mengumumkan kebijakan baru mengenai pembatasan jumlah barang yang bisa dibawa oleh penumpang perjalanan dari luar negeri. Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2024 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 mengenai kebijakan dan pengaturan impor. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengakui, aturan ini untuk melindungi produk-produk luar negeri dan memberikan pengawasan terhadap barang impor, agar sesuai dengan batasan yang berlaku.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Setiap warga negara wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku. Ketentuan ini tentunya juga berlaku bagi seseorang yang telah diputus oleh hakim menjadi narapidana, maka ia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masa tahanan sesuai putusan hakim yang final dan mengikat.
Selain kewajiban masa tahanan yang perlu dipenuhi, setiap narapidana juga dilindungi oleh hak-hak sebgaiamana diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi:
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang sangat penting di Indoneia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian disingkat DPR RI dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwailan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”. Maka, DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang melaksanakan sistem demokrasi.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.