Membahas mengenai kantor perwakilan perusahaan asing dengan kantor cabang perusahaan penanaman modal asing harus mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (“Peraturan BKPM No.16 Tahun 2018”).

Berdasarkan Pasal 1 angka 25, dinyatakan bahwa kantor perwakilan perusahaan asing adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.Sedangkan, Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing adalah kantor yang dapat berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya. Perlu dipahami bahwa perbedaan mendasar antara kantor perwakilan perusahaan asing dengan kantor cabang perusahaan penanaman modal asing terletak pada kewenangannya, dimana kantor cabang perusahaan penanaman modal asing memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan kantor perwakilan perusahaan asing. Bahwa kantor cabang perusahaan penanaman modal asing dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera dalam anggaran dasar perusahaan, sedangkan kantor perwakilan perusahaan asing hanya dapat melakukan kegiatan administrasi saja (tidak dapat melakukan kegiatan usaha utama dari kantor pusat).

Bab V Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018 mengatur mengenai Ketentuan dan Tata Cara Izin Kantor Perwakilan dan Kantor Cabang. Untuk melaksanakan kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia wajib memiliki izin, dimana izin tersebut berlaku selama kantor perwakilan melakukan kegiatan.  Pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh kantor perwakilan perusahaan asing hanyalah:

a.       sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;

b.      mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;

c.       berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;

d.      tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/ transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan

e.       tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

Berbeda dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang telah dicabut oleh Peraturan BKPM No. 16 Tahun 2018, dimana pada Peraturan BKPM No. 16 Tahun 2018 tidak mengenal adanya jenis-jenis izin kantor perwakilan perusahaan asing, seperti:

a.       izin kantor perwakilan perusahaan asing;

b.      izin kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;

c.       izin kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing; dan

d.      izin kantor perwakilan perusahaan asing minyak dan gas.

Sehingga, keempat jenis izin tersebut di atas secara implisit sudah tidak berlaku dikarenakan pada Peraturan BKPM No. 16 Tahun 2018 hanyalah mengenal satu izin saja, yaitu izin kantor perwakilan perusahaan asing.

Secara singkat, perbedaan kantor perwakilan perusahaan asing dengan kantor cabang perusahaan penanaman modal asing dapat dipahami melalui tabel di bawah ini: