Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dalam perkara pidana, terdakwa memiliki hak untuk membela dirinya, salah satunya dengan mengajukan alat bukti yang relevan dan sah menurut hukum. Alat bukti tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan kepadanya. Tanpa adanya alat bukti yang cukup maka proses pembelaan dapat menjadi tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pekerja adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam kegiatan usaha untuk menunjang proses usahanya agar berjalan dengan lancer. Namun, ada kalanya seorang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja apabila usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Sebagai negara demokratis, warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik, serta mengajukan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu bentuk pelaksanaan hak tersebut adalah melalui demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi merupakan perwujudan nyata dari hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:
"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pada kegiatan investasi, terdapat istilah buyback yang perlu diketahui bagi para investor. Pembelian kembali saham (buyback) merupakan tindakan emiten untuk membeli kembali sebagian Tindakan buyback ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti untuk menurunkan jumlah lembar saham beredar, meningkatkan EPS dan seringkali menaikkan harga saham.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Dalam rangka menjaga stabilitas dan keandalan sistem pasar modal di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur secara ketat mengenai perizinan dan operasional Perusahaan Efek. Salah satu peraturan penting yang menjadi pedoman adalah Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Efek, khususnya Pasal 10, yang mengatur persyaratan modal disetor minimum dan kewajiban pemeliharaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (“MKBD”).
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pemutaran musik di café dan restaurant yang diwajibkan membayar royalti membuat pelaku usaha menjadi cemas. Ternyata memutar musik dianggap sebagai layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana diatur pada PP No. 56 Tahun 2021.
Royalti tersebut dibayarkan melakui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021;
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian yang berada di bawah Presiden bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian melaksanakan urusan meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan dan menjalankan fungsi sebagai berikut:
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggeledahan adalah proses atau cara menggeledah, yaitu pemeriksaan terhadap orang, rumah, atau tempat lain untuk mencari sesuatu.
Dalam KUHAP penggeledahan terbagi menjadi 2(dua) jenis, yaitu:
1. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Penyelesaian sengketa hubungan industrial tidak hanya dapat diselesaikan di pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif yang salah satunya adalah arbitrase. Para pihak yang berselisih dapat membuat kesepakatan untuk menyelesaikannya dengan cara alternatif yaitu melalui arbiter. Kesepakatan tersebut dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase yang berisi pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase.