Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 5 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
June 30st, 2022
Apabila seorang pemegang hak atas tanah meninggal dunia dan ahli waris atas tanah tersebut lebih dari satu orang, pada umumnya hanya diperlukan peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris sebagai pemilik bersama. Namun, jika pada kenyataannya para para ahli waris bersepakat untuk mengalihkan hak tersebut kepada salah satu orang penerima warisan maka dibutuhkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB).
User Rating: 5 / 5
Indonesia hingga saat ini tidak melegalkan tindakan aborsi. Hukum positif di Indonesia secara terang-terangan melarang tindakan menggugurkan atau menyuruh orang lain menggugurkan kehamilan yang dikenakan untuk setiap orang sebagaimana tercantum pada KUHP Pasal 346 yang menyatakan ‘Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun’ dan pada Pasal 348 KUHP
User Rating: 4 / 5
Diani Pracasya
November 21st, 2019
Bahwa seorang warga sipil di Indonesia diperbolehkan untuk memiliki senjata api dengan persyaratan dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, dan Izin Pemakaian (“UU No. 8 Tahun 1948”), diatur bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.
User Rating: 5 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
June 24st, 2022
Presidential Threshold merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pengaturan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan politisi.
User Rating: 0 / 5
Terdapat 4 syarat sah perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.
User Rating: 5 / 5
Salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam pemindahan Ibu Kota adalah aspek hukum. Implikasi yang sangat nyata adalah terdapat beberapa undang-undang yang harus untuk disesuaikan, dirubah, ataupun diganti, yaitu setidak-tidaknya terkait pembuatan RUU Ibu Kota, penganggaran, dan juga pengawasan.
User Rating: 0 / 5
Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999. Terdapat beberapa klasifikasi tindak pidana korupsi, anatara lain:
User Rating: 3 / 5
Telah diumumkan bahwa letak Ibu Kota Negara (IKN) akan dilakukan pemindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara baru yang disebut Nusantara. IKN baru ini akan berlokasi di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
User Rating: 0 / 5
Dalam pelaksanaan kinerja perusahaan tentu tidak dapat terlepas dari karyawan administrasi (atau yang biasa disebut sebagai “Admin”).