Aghnia Maurizka Prameswari 

Perlindungan hak konsumen menjadi aspek penting dalam transaksi jual beli, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Pada hukum perlindungan konsumen dipersoalkan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan menjalankan bisnis sehingga tidak merugikan konsumen dan sebaliknya bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-haknya sebagai konsumen.

Perlindungan hak konsumen bertujuan  untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

Baik pelaku usaha maupun konsumen perlu memahami hak- hak konsumen. Jika pelaku usaha memahami hak-hak konsumen maka dapat menjaga kepercaraan bisnisnya dan menghindari sanksi hukum dan tuntutan karena dapat menghindari pelanggaran aturan. Sementara itu, konsumen yang memahami hak dan kewajibannya dapat lebih cermat dalam memilih produk, menuntut ganti rugi jika terjadi cacat produk atau layanan yang buruk, serta melindungi diri dari kerugian. Dengan demikian, memahami hak dan kewajiban konsumen merupakan langkah penting dalam perlindungan diri, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain :

1.      hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2.      hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3.      hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4.      hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5.      hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6.      hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7.      hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8.      hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9.      hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain :

1.      Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2.      Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

3.      Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4.      Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dari 9 poin hak konsumen tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Adanya kewajiban tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

Sumber:

-          Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

-          Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Lembaga Fatimah Azzahrah.