Aghnia Maurizka Prameswari    

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan dasar hukum utama yang mengatur keseluruhan proses penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang ini lahir untuk menjawab tingginya risiko bencana di Indonesia sekaligus memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan secara sistematis, terpadu, terkoordinasi, dan profesional. Pengaturan dalam UU ini membagi penanggulangan bencana menjadi tiga fase utama, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana, dengan fase tanggap darurat sebagai salah satu bagian yang paling menentukan keberhasilan penyelamatan dan pemulihan awal.

Fase tanggap darurat dilaksanakan segera setelah suatu bencana terjadi dan bertujuan utama menyelamatkan nyawa, mengurangi dampak kerusakan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Untuk menjamin pelaksanaannya berjalan efektif, UU 24/2007 memberikan dasar hukum dan pedoman jelas mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Adapun pengaturan inti mengenai tanggap darurat dalam UU ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Tanggap Darurat (Pasal 48)

• Pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, serta sumber daya.
• Penetapan status keadaan darurat bencana.
• Penyelamatan dan evakuasi korban.
• Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
• Perlindungan kelompok rentan.
• Pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

2. Pengkajian Cepat dan Tepat (Pasal 49)

Pengkajian cepat dan tepat merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam fase tanggap darurat. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran jelas mengenai dampak bencana dan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.

Ruang lingkup pengkajian tersebut mencakup:

• cakupan lokasi bencana;
• jumlah korban;
• kerusakan sarana dan prasarana;
• gangguan pada pelayanan umum dan fungsi pemerintahan;
• kapasitas sumber daya alam maupun buatan yang tersedia.

Hasil pengkajian ini menjadi dasar penyusunan strategi penanganan serta menentukan tingkat darurat yang harus ditetapkan oleh pemerintah.

3. Penetapan Status Darurat Bencana (Pasal 51)

• Presiden menetapkan status darurat untuk skala nasional.
• Gubernur menetapkan untuk skala provinsi.
• Bupati/Wali Kota menetapkan untuk skala kabupaten/kota.
• Penetapan status darurat memberikan dasar hukum bagi percepatan penanganan serta pelaksanaan langkah-langkah luar biasa (extraordinary measures).

4. Kemudahan Akses bagi BNPB/BPBD (Pasal 50)

Penetapan status darurat memberikan konsekuensi hukum berupa kemudahan akses bagi lembaga penanggulangan bencana untuk mempercepat operasi penanganan. Kemudahan tersebut meliputi pengerahan sumber daya manusia dan peralatan, penggunaan logistik, percepatan perizinan, pengadaan barang/jasa secara darurat, serta komando lintas sektor. Dengan adanya kemudahan ini, respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif tanpa terhambat prosedur administratif yang panjang.

5. Penyelamatan dan Evakuasi Korban (Pasal 52)

• Pencarian dan penyelamatan korban.
• Pertolongan darurat.
• Evakuasi korban ke lokasi aman.

Ketentuan ini menegaskan bahwa aspek kemanusiaan menjadi prioritas utama dalam fase tanggap darurat. Kerja sama antara BNPB, BPBD, TNI, Polri, tenaga medis, dan relawan sangat diperlukan untuk memastikan setiap korban dapat diselamatkan dengan cepat.

Pada akhirnya, ketentuan tanggap darurat dalam UU No. 24 Tahun 2007 menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam melindungi warganya dari ancaman bencana. Pengaturan yang mencakup aspek teknis, administratif, dan kemanusiaan memberikan dasar hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi, undang-undang ini telah menjadi pijakan penting bagi sistem manajemen bencana nasional yang lebih responsif dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.