Aghnia Maurizka Prameswari   

Dalam struktur Perseroan Terbatas, pemegang saham merupakan salah satu organ penting yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kebijakan perseroan. Meskipun pengurusan perseroan sehari-hari berada di tangan Direksi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tetap memberikan ruang bagi pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan pengendalian melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, adalah pengaturan mengenai hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keterlibatan pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari Direksi.

Pasal 79 ayat (2) UUPT menentukan bahwa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak mengajukan permintaan kepada Direksi untuk menyelenggarakan RUPS. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang menetapkan batas minimum tertentu agar permintaan penyelenggaraan RUPS benar-benar mewakili kepentingan perseroan dan tidak diajukan secara sembarangan oleh pemegang saham perseorangan.

Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut wajib dipenuhi oleh Direksi. Direksi sebagai organ pengurus perseroan memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti permintaan yang sah dari pemegang saham. Namun demikian, dalam praktik, tidak jarang Direksi menolak atau mengabaikan permintaan tersebut dengan berbagai alasan. UUPT secara tegas mengantisipasi kemungkinan tersebut. Apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana diminta, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS sendiri. Keterlibatan pengadilan dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang saham.

Hak Pemegang Saham dalam RUPS

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham memiliki peran dan beberapa hak utama, antara lain:

1.      Hak menghadiri dan memberikan suara – Pemegang saham berhak hadir secara langsung atau melalui kuasa dan memberikan suara sesuai jumlah saham yang dimiliki (Pasal 85 UUPT).

2.      Hak meminta penjelasan terkait laporan perseroan – Pemegang saham dapat meminta informasi mengenai laporan keuangan, penggunaan laba, dan kebijakan perseroan untuk memastikan transparansi pengelolaan (Pasal 66 ayat 2).

3.      Hak mengusulkan pembagian dividen – Pemegang saham berhak mengajukan pembagian dividen sesuai kemampuan perseroan dan keputusan RUPS (Pasal 71).

Dengan demikian, Hak pemegang saham untuk meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara organ perseroan. Ketentuan ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan perseroan yang sehat.

Dengan adanya mekanisme permohonan ke Pengadilan Negeri apabila Direksi tidak melaksanakan kewajibannya, UUPT menegaskan bahwa hak pemegang saham tidak bersifat ilusif, melainkan dapat ditegakkan secara hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan hak ini menjadi krusial bagi pemegang saham dalam menjaga kepentingannya serta keberlangsungan perseroan.