Article

Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Secara umum TPPU adalah kejahatan yang sangat serius dan dekat dengan tindak pidana korupsi, tidak hanya secara nasional tapi juga secara internasional. Dalam penyidikan kasus korupsi di KPK pun banyak yang mengakumulasikan dakwaannya bersamaan dengan TPPU.

Secara singkat TPPU adalah suatu perbuatan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari suatu kejahatan.

 

Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, Tindak Pidana Korupsi dan TPPU berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor ekonomi. 

 

Respon Pemerintah Indonesia atas penyusunan 40 FATF Recommendations 2012 yang disusun oleh Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering adalah dengan melaksanakan penilaian risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bentuk kegiatan National Risk Assessment (NRA) dengan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach).

 

Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun Pemerintah Indonesia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencegah dan memberantas TPPU yang dibuktikan dengan perubahan UU TPPU yang awalnya diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002, kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, dan yang terakhir diubah dengan UU No. 8 Tahun 2010. Salah satu acuan yang dijadikan dasar lahirnya ketentuan TPPU adalah merujuk pada The United Nation Convention Againts Ilicit Trafic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances in 1988, yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997.

 

Terdapat beberapa hal yang berbeda dalam proses persidangan TPPU (lex specialis) dibandingkan dengan hukum acara pidana dalam KUHAP, yaitu:

1.     tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;

2.     tidak berlaku undang-undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan;

3.     terdapat perluasan alat bukti selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP;

4.     diberlakukannya pembuktian terbalik absolut, dimana dalam sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana; dan

5.     dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (peradilan in-absentia).

 

Pemerintah juga memperkuat kelembagaan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara universal dikenal sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PPATK tidak mempunyai kewenangan menyidik, melainkan hanya melakukan analisis dengan menyusun Laporan Hasil Analisis dan kemudian melaporkan hasil analisis tersebut kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

 

Dalam TPPU dikenal istilah tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dan harta kekayaan, namun dalam praktiknya terkadang sulit untuk menerapkan ketentuan TPPU pada transaksi keuangan yang mencurigakan dan harta kekayaan tersebut terutama dalam menentukan apakah harta kekayaan tersebut dapat dinyatakan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, MA mengekeluarkan PERMA No.01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

Kemudian bukti konkrit lain bahwa Pemerintah Indonesia sungguh-sungguh dalam memberantas TPPU adalah pada Juni 2018, Kementerian Koordiator Perekonomian meresmikan program kemudahan pengurusan perizinan yang disebut dengan  Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan diadakannya sistem OSS, Pemerintah selain berupaya untuk menyederhanakan pengurusan perizinan melainkan juga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dikarenakan dalam sistem OSS meminimalisir interaksi langsung secara negatif antara pelaku usaha dengan pejabat OSS serta sistem OSS juga memberikan data kegiatan usaha secara berkelanjutan kepada PPATK.    

Office

Wisma Bhakti Mulya Lt. 6
Suite 606
Jl. Kramat Raya No. 160
Jakarta Pusat 10430
Indonesia

Phone & Fax

© Copyright 2024 Pracasya. All Rights Reserved.

Search