Aghnia Maurizka Prameswari

Pada dasarnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Tugas mediator adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa merumuskan kesepakatan damai secara netral namun mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan hasil sengketa yang sedang berjalan.

Namun terdapat beberapa jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai mana diatur pada Pasal 4 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi meliputi:

a.       sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang meliputi antara lain:

1.      sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;

2.      sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;

3.      keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

4.      keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

5.      permohonan pembatalan putusan arbitrase;

6.      keberatan atas putusan Komisi Informasi;

7.      penyelesaian perselisihan partai politik;  

8.      sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

9.      sengketa lain persidangan yang ditentukan pemeriksaannya di tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.      sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

c.       gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi); 

d.      sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; 

e.       sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Diluar dari sengketa di atas, diwajibkan untuk diupayakan penyelesaian mediasi agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.