Office
Wisma Bhakti Mulya 6th floor
Suite 606
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 606
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Muhammad Hafidzul Fikri
Definisi Pencurian
Pencurian merupakan bentuk kejahatan berupa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Berdasarkan Pasal 476 KUHP yang disahkan oleh DPR pada tanggal 6 Desember 2022, kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 Januari 2023 yang berbunyi “Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.
User Rating: 0 / 5
Muhammad Hafidzul Fikri
16 Desember, 2022
Pengendali data pribadi didefinisikan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) yang berbunyi “Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi”.
Implementasi Hak Khiyar Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
User Rating: 0 / 5
Muhammad Hafidzul Fikri
Transaksi jual-beli saat ini yang marak dilakukan melalui online telah banyak menimbulkan permasalahan terutama pada objek jual beli dalam contoh kasus adanya keluhan konsumen terhadap barang yang dia pesan misalnya tidak sesuai dengan yang ada di foto atau gambar. Dalam hal ini hak khiyar menjadi pilihan untuk mengatasi masalah tersebut hak khiyar adalah opsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual-beli.
User Rating: 0 / 5
Muhammad Hafidzul Fikri
Hubungan Industrial merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak yang kemudian disebut “Perselisihan Hubungan Industrial”.
User Rating: 0 / 5
Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ialah undang-undang yang baru disahkan oleh DPR RI pada tanggal 20 September 2022. Undang-undang ini terdiri dari 16 BAB dan 76 Pasal, mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual.
User Rating: 0 / 5
Muhammad Hafidzul Fikri
17 November, 2022
Harta bersama dalam suatu pernikahan ialah harta yang didapat dari hasil usaha suami istri atau salah satu dari mereka dalam hubungan perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.
User Rating: 0 / 5
Muhammad Hafidzul Fikri
23 Desember, 2022
Berdasarkan KBBI, tanda tangan memiliki arti tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi bahwa orang tersebut telah menerima dan sebagainya. Menurut Undang-Undang no. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai pada angka 3 disebutkan bahwa Tanda Tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.
User Rating: 0 / 5
Muhammad Hafidzul Fikri
02 Desember, 2022
Hak Keayaan Intelektual (HKI)/Intellectual property rights (IPR) are defined as property rights that arise or are born due to human intellectual abilities. Intellectual property in question includes creation in the fields of science, art, literature or technology. In essence, HKI is the right to enjoy economically the results of an intellectual creativity.
User Rating: 5 / 5
Muhammad Hafidzul Fikri
11 November, 2022
Pengertian obstruction of justice
Obstruction of justice adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya.