Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Sebagaimana yang telah kita ketahui, salah satu pasangan calon presiden RI 2024 mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dugaan adanya kecurangan pemilihan umum. Dalam hal ini, Mahkamah konstitusi merupakan pengadilan yang berwenang dalam memutus perselisihan penyelenggaraan pemilu.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Produsen skala usaha besar dilarang mendistribusikan barang kepada konsumen. Produsen harus mendistribusikan barang melalui distributor. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29/2021), Kegiatan distribusi barang terbagi menjadi dua jenis, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Ketahui apa saja kewajiban distributor bagi yang hendak memulai usaha pada bidang ini. Pada artikel ini, Penulis akan membahas ketentuan-ketentuan terkait distribusi tidak langsung berdasarkan PP 29/2021. Ketika produsen melibatkan perantara atau orang tengah untuk menjual produknya kepada pelanggan akhir, maka saluran distribusi yang digunakan ini disebut dengan saluran tidak langsung.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Tepat pada 24 Januari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Presiden dan para Menteri berhak untuk berpihak. Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1) merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa menteri bisa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 ini. Berdasarkan pertanyaan itu Presiden Jokowi mennyatakan:
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara resmi mengumumkan kebijakan baru mengenai pembatasan jumlah barang yang bisa dibawa oleh penumpang perjalanan dari luar negeri. Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2024 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 mengenai kebijakan dan pengaturan impor. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengakui, aturan ini untuk melindungi produk-produk luar negeri dan memberikan pengawasan terhadap barang impor, agar sesuai dengan batasan yang berlaku.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
The government requires all food and beverage products, including street vendors and micro, small and medium enterprises (MSMEs) to have halal certificate. This is in accordance with the mandate of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Assurance ("PP No. 39 of 2021"). Based on the provisions in PP No. 39 of 2021, products entering, circulating and being traded in Indonesian territory must be certified halal, except for products originating from prohibited materials and these products must be given a statement that they are not halal. "Non-Halal Product" are products that use or contain ingredients originating from and/or containing pork, alcohol derived from wine processing, animals slaughtered not in accordance with sharia, and non-halal ingredients determined based on MUI fatwa.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Tepat pada 24 Januari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Presiden dan para Menteri berhak untuk berpihak. Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1) merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa menteri bisa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 ini. Berdasarkan pertanyaan itu Presiden Jokowi mennyatakan:
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Tepat pada 24 Januari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Presiden dan para Menteri berhak untuk berpihak. Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (24/1) merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa menteri bisa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 ini. Berdasarkan pertanyaan itu Presiden Jokowi mennyatakan:
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitur yang memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur pihak yang dapat mengajukan PKPU, sebagai berikut: