Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membawa perubahan terhadap berbagai aspek sistem hukum pidana yang selama ini berlaku. Meskipun tergolong baru, dalam perkembangannya pemerintah dan pembentuk undang-undang telah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap KUHP tersebut yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyempurnakan penerapan sanksi pidana agar lebih adaptif, proporsional, dan berkeadilan.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Hak Guna Usaha (HGU) adalah singkatan dari Hak Guna Usaha yang sesuai dengan UU. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu.
Subjek Pemegang HGU
Hak guna usaha hanya dapat diberikan kepada:
a. Warga Negara Indonesia; dan
b. badan hukum yang didirikan menurut Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
E-meterai atau meterai elektronik adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Pelaksanaan e-meterai ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai. Menurut PP Nomor 86 Tahun 2021, e-Meterai atau Meterai Elektronik adalah “Meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.” Meskipun dirancang dalam bentuk digital, e-meterai memiliki nilai hukum yang sama dengan meterai tempel konvensional.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan dan tabungan jangka panjang sejak usia dini mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi. Perkembangan media sosial sebagai sarana berbagi informasi dan pengetahuan terkait investasi turut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dengan harapan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Namun, kondisi tersebut juga membuka celah bagi penyebaran informasi palsu serta praktik penipuan investasi.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan dasar hukum utama yang mengatur keseluruhan proses penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang ini lahir untuk menjawab tingginya risiko bencana di Indonesia sekaligus memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan secara sistematis, terpadu, terkoordinasi, dan profesional. Pengaturan dalam UU ini membagi penanggulangan bencana menjadi tiga fase utama, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana, dengan fase tanggap darurat sebagai salah satu bagian yang paling menentukan keberhasilan penyelamatan dan pemulihan awal.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Ketentuan mengenai pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007).
Pengertian anak angkat diterangkan dalam Pasal 1 angka 9 UU 35/2014 dan Pasal 1 angka 1 PP 54/2007, yakni:
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pendiran Yayasan secara umum diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 16/2001”) .
Secara umum, Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Orang sebagaimana dimaksud adalah orang perseorangan atau badan hukum. Pendirian Yayasan dapat dilakukan dengan berapa cara, antara lain:
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan penting dalam sistem hukum Indonesia, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme ini dikenal sebagai judicial review, dan berfungsi sebagai pengawasan yudisial agar setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan konstitusi.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan bentuk hubungan kerja yang didasarkan pada jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT hanya dapat diterapkan untuk jenis pekerjaan yang tidak bersifat tetap, sehingga penggunaannya harus memperhatikan batasan hukum yang berlaku.
Dasar Penerapan PKWT
Menurut PP Nomor 35 Tahun 2021, PKWT dapat diterapkan berdasarkan: