Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Setiap orang yang terlibat dalam kasus hukum memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Pada dasarnya, kasus hukum dapat menimpa siapa saja tanpa memandang kelas sosial. Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman yang memadai tentang proses hukum maupun kemampuan untuk memilih langkah penyelesaian yang tepat tanpa bantuan seorang pengacara, apalagi membayar jasanya.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Potensi munculnya perselisihan di Perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Perselisihan ini dapat bersumber dari berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian pendapat mengenai hak dan kewajiban, perubahan kebijakan perusahaan, hingga performa kerja yang dianggap tidak memenuhi standar. Alasan-alasan tersebut dapat menjadi dasar bagi pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara pemutusan hubungan kerja (PHK).
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 5% pada perdagangan Selasa (18/3), yang memicu penghentian sementara (trading halt) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara umum, trading halt adalah penghentian sementara aktivitas perdagangan yang dapat diterapkan pada satu sekuritas, kelompok sekuritas, bursa, atau beberapa bursa sekaligus. Dengan kata lain, trading halt terjadi ketika IHSG mengalami penurunan signifikan, sehingga perdagangan saham dihentikan sementara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi situasi darurat serta menjaga kelancaran, keadilan, dan efisiensi transaksi saham.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pada dasarnya, Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan usaha. Selain diatur pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan HGU, termasuk kewajiban pemegang hak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten disingkat Bank bjb. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Dugaan korupsi ini berawal dari laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya kejanggalan dalam penguunaan anggaran yang dilakukan untuk promosi bank tersebut. Diketahui, kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB mencapai Rp 222 miliar.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Hipotek, yang diatur pada Bab 21 Buku II KUH Perdata dalam Pasal 1162-232 KUH Perdata. Hak itu pada hakikatnya tidak dapat dibagi-bagi, dan diadakan atas semua barang tak bergerak yang terikat secara keseluruhan, atas masing-masing dari barang-barang itu, dan atas tiap bagian dari barang-barang itu. Barang-barang tersebut tetap memikul beban itu meskipun barang-barang tersebut berpindah tangan kepada siapa pun juga.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam rapat paripurna pada 16 April 2025. Salah satu poin krusial dalam perubahan tersebut adalah perluasan wewenang prajurit aktif untuk menduduki jabatan di sejumlah kementerian dan lembaga negara.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Perdagangan online semakin berkembang pesat, banyak e-commerce yang menawarkan berbagai kemudahan fasilitas yang membuat masyarakat lebih memilih berbelanja secara online dibanding berbelanja secara langsung di toko. Bagi pelaku usaha, ini merupakan keuntungan karena dengan menjual produk/jasa secara online, jangkauan konsumennya juga menjadi lebih luas. Namun, di balik kemudahan ini, ada regulasi yang harus ditaati guna menjaga transparansi dan perlindungan konsumen.