Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pemutaran musik di café dan restaurant yang diwajibkan membayar royalti membuat pelaku usaha menjadi cemas. Ternyata memutar musik dianggap sebagai layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana diatur pada PP No. 56 Tahun 2021.
Royalti tersebut dibayarkan melakui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021;
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir lebih dari 31 juta rekening yang tidak digunakan (dormant) dengan nilai lebih dari 6 triliun. Rekening dormant menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah rekening bank yang tidak mengalami transaksi debet maupun kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan bank, kecuali transaksi yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Seperti pengenaan biaya administrasi atau pembayaran bunga. Tindakan PPATK ini merupakan bentuk dari pencegahan dari penyalahgunaan rekening dormant untuk alat tindak pidana, salah satunya ialah untuk hasil judi online.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Perjanjian menjadi instrumen penting dalam sebuah transaksi antara pelaku usuaha dan konsumen. Pada praktiknya, terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan ketidakpaham konsumen dengan mencantumkan klausul perjanjian yang merugikan konsumen yang ditentukan secara sepihak. Oleh karena itu terbitlah istilah “klausula baku”.
Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah : “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Penyelesaian sengketa hubungan industrial tidak hanya dapat diselesaikan di pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif yang salah satunya adalah arbitrase. Para pihak yang berselisih dapat membuat kesepakatan untuk menyelesaikannya dengan cara alternatif yaitu melalui arbiter. Kesepakatan tersebut dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase yang berisi pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Proses jual beli dalam kehidupan manusia telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Dengan kemudahan akses di era digital, maka kebiasaan manusia dalam jual beli juga turut berubah mengikuti zaman. Dari yang sebelumnya harus mendatangi toko dan harus memiliki uang tunai, saat ini hanya diperlukan handphone untuk membeli suatu barang dan transaksi secara online di rumah.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Sistem hukum di Indonesia telah mengatur sanksi pidana agar pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang adil. Terdapat beberapa tindakan yang dapat membuat sanksi pidana menjadi lebih berat sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan praktik peradilan pidana di Indonesia.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK diberikan oleh Menteri mendapatkan WIUPK berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
- BUMN;
- BUMD; atau
- Badan Usaha swasta
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang- undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.